Jakarta, Kompas – Pemerintah mengkaji ulang penggunaan kartu kendali atau smart card untuk mengendalikan subsidi bahan bakar minyak atau BBM pada tahun 2009. Pengendalian subsidi BBM akan dilakukan dengan cara lain, seperti meningkatkan pemakaian bahan bakar gas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengemukakan hal itu dalam rapat kerja penetapan asumsi makro APBN 2009 dengan DPR, Rabu (4/6) malam di Jakarta. ”Smart card dikaji lagi pelaksanaannya. Jadi tahun 2009 belum ada pengendalian dengan smart card,” katanya.
Ia menyatakan, belajar dari program konversi elpiji, pemerintah tidak buru-buru menerapkan kartu kendali. Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi bisa dilakukan antara lain dengan memakai bahan bakar gas.
Sebelum dan setelah pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah menyatakan tetap melanjutkan rencana penggunaan kartu kendali untuk mengendalikan volume BBM bersubsidi dan mengurangi subsidi BBM.
Rencananya, hanya kendaraan umum dan roda dua yang boleh menggunakan BBM subsidi dengan volume dibatasi. Sejalan dengan penerapan kartu kendali, harga BBM untuk kendaraan pribadi disesuaikan bertahap hingga mencapai harga keekonomian.
Uji coba kartu kendali ditargetkan dimulai September 2008. Namun, kata Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Tubagus Haryono, rencana itu dibatalkan karena khawatir akan muncul kepanikan di masyarakat.
Skenario terburuk
Departemen Keuangan memperhitungkan subsidi BBM bisa mencapai Rp 198,7 triliun pada akhir 2008, dari target Rp 132,1 triliun. Dengan demikian, tak ada jaminan dari pemerintah bahwa tidak akan ada lagi kenaikan harga BBM tahun ini.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, subsidi Rp 198,7 triliun adalah skenario terburuk jika nilai tukar rupiah melemah ke Rp 9.300 per dollar AS dan harga minyak mentah mencapai 150 dollar AS per barrel, sedangkan volume BBM bersubsidi menjadi 39 juta kiloliter.
Beban terhadap APBN itu bisa diringankan jika subsidi BBM dipangkas. Konsekuensinya, harga BBM di dalam negeri harus dinaikkan lagi. ”Namun, kalau keputusan ekonomi politiknya membayar seluruh subsidi, saya akan berupaya sekuat tenaga memenuhinya,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu telah membuat perhitungan kesiapan APBN untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia dalam dua asumsi harga, yaitu rata-rata 122 dollar dan 134 dollar AS per barrel. (DOT/OIN)
