Sumber: Kompas, Sabtu, 7 Juni 2008 | 01:13 WIB
Padang, Kompas – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, dalam waktu dekat Indonesia belum siap memakai kartu pintar atau smart card untuk mengontrol konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Rencana penggunaan kartu pintar akan diterapkan jika seluruh wilayah Indonesia siap.
”Kita kaji kembali kartu pintar. Mungkin tidak bisa dalam waktu cepat,” ujar Wapres di Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/6).
Wapres mengemukakan, teknologi penggunaan kartu pintar sudah dikuasai. Namun, untuk diterapkan pada 20 juta kendaraan di Jawa butuh waktu lama. Selain itu, perlu kesiapan jaringan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia. ”Kita tidak ingin terjadi diskriminasi secara nasional dan perbedaan harga BBM di Jawa dengan Sumatera, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Jika semua SPBU sudah tersambung jaringannya, baru bisa,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi VII DPR menetapkan target volume BBM bersubsidi pada tahun 2009 sebanyak 38,85 juta kiloliter. Tahun 2008 ditargetkan sebanyak 35,5 juta kiloliter, dengan skenario terburuk 39 juta kiloliter.
Besarnya target volume BBM bersubsidi, baik untuk 2008 maupun 2009, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengindikasikan tidak ada program penghematan melalui smart card. ”Untuk itu saya akan memperhitungkan pengaruhnya terhadap APBN 2009. Sekarang posisi saya sedang dalam finalisasi rancangan APBN 2009. Jadi, kita lihat nanti,” ujarnya. (INU/oin)
