TEMPO Interaktif, Jakarta: CEO LIPPO Group, James T Riyadi, menilai kenaikan harga minyak dan inflasi pangan telah mendorong kenaikan harga semua jenis barang, sehingga menyebabkan tekanan inflasi yang tinggi. “Inflasi yang terus meningkat telah menjadi ancaman stabilitas ekonomi,” kata James dalam seminar ekonomi ‘Antisipasi Krisis Global bagi Indonesia’ yang diselenggarakan Reformed Center for Religion and Society di Gedung Dhanapala, Sabtu (21/06).

Pengusaha, kata James, mulai khawatir karena inflasi meningkat juga akan diikuti peningkatan suku bunga yang berdampak terhadap dunia usaha. Harga minyak yang terus naik juga berdampak pada peningkatan beban subsidi pemerintah.

Selain itu, arus perdagangan juga masih kurang lancar. Kenaikan inflasi yang disertai penurunan pertumbuhan ekonomi merupakan dua pukulan sekaligus bagi perekonomian Indonesia. “Kenaikan harga dan pertumbuhan ekonomi melambat”.

Situasi saat ini, kata James, mirip situasi di Amerika Serikat pada 1970an yang masuk dalam jebakan infalsi yang tinggi yang memakan waktu 10 tahun. “Kami juga khawatir saat ini Indonesia masuk dalam jebakan inflasi jangka panjang,” kata James.

Gunanto E. S

Pemerintah, kata James, harus lebih peka dan responsif dalam mengubah sistem perpajakan sesuai perkembangan. “Tarif pajak harus diturunkan sehingga memacu dunia usaha usaha untuk berinvestasi,” katanya.

Sebelumnya, dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah telah menyetujui penurunan tarif PPh. Tarif PPh badan diturunkan menjadi 28 persen tahun ini dan 25 persen tahun depan dari tarif sebelumnya sebesar 30 persen dan tarif PPh pribadi diturunkan dari 35 menjadi 30 persen.

Gunanto E. S

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih aman, meski Sabtu ini (7/6) atau Jum’at (6/6) waktu New York, harga minyak kembali naik dan menyentuh angka US$ 138 per barel.
“APBN kita masih aman untuk harga minyak dengan rata-rata US$ 150 per barel” kata Anggito, Sabtu (7/6), lewat telepon.

Ia menambahkan, saat ini rata-rata harga minyak belum mencapai US$150, sehingga meski lembaga keuangan Amerika Serikat, Morgan Stanley memprediksi bulan depan harga minyak bisa menembus angka US$ 150 per barel, sepanjang rata-ratanya belum ada di angka tersebut, APBN masih aman.

Karenanya, kata Anggito, pemerintah belum akan mengambil langkah mengubah asumsi harga minyak pada APBN, yang saat ini berada pada posisi US$ 95 Per barel. Namun, lanjutnya, program penghematan bahan bakar minyak (BBM) harus tetap dilaksanakan agar tidak terlalu membebani APBN.

“Yang pasti kita harus tetap menghemat, supaya tidak lebih terbebani” katanya.

Ari Astri Yunita/Tempo Newsroom

Tentu saja semua orang dibuat sibuk. Polisi, selain sibuk harus menjawab pertanyaan masyarakat dan media, juga harus melacak kebenaran isi pesan singkat itu. Pihak keluarga juga tentu dibuat sibuk. “Saya belum tahu. Kalau pun begitu, kita akan ajukan perlawanan hukum kalau itu benar-benar terjadi,” kata kuasa hukum Munarman, Syamsul Bahri kepada Detikcom. Menurut dia, jika benar Munarman tewas oleh polisi, itu menandakan ada kekerasan.

Tidak jelas dari mana SMS itu. Sebab, menurut Detik.com, nomor yang mengirim SMS itu tidak bisa dihubungi. Berarti, ada kemungkinan SMS itu bohong-bohongan. Jika benar, pastilah masyarakat yang menemukan sudah melapor kepada polisi setempat. Nah, ini polisi di Polsek Batujajar, Bandung, Jawa Barat pun tidak tahu ada kabar itu. Jangan-jangan, ini kerjaan orang iseng, seperti halnya SMS santet beberapa waktu lalu. Meski tujuannya iseng sudah jelas hal semacam ini bikin resah.

Saya jadi ingat kebijakan Menteri Komunikasi dan Informasi beberapa tahun lalu untuk memberlakukan pendaftaran nomor telepon genggam. Tujuannya untuk menekan kemungkinan terjadi kriminalitas bahkan terorisme lewat SMS. Tapi kini kebijakan itu “ompong”: orang iseng makin gentayangan lewat SMS, baik yang iseng beneran hingga “iseng-iseng berhadiah” alias bertujuan menipu. Sebab, orang bisa saja mengirim data palsu ketika mendaftarkan kartu selulernya dan mesin “yang bodoh” itu mau saja dibohongin. Nggak percaya, coba saja.

Kadang-kadang saya berpikir, inilah anehnya pemerintah kita: melakukan sesuatu secara terburu-buru tanpa menyiapkan sistem yang kuat untuk itu. Memang, dulu pemberlakuan kebijakan pendaftaran nomor seluler itu kental sekali dengan aroma tekanan asing (dalam isu terorisme), tapi mbok ya sistemnya dibikin yang bener. Kalau nggak mau, ya hapus saja kebijakan itu. Dari pada nyusahin pengguna ponsel aja. Tanpa disusahin lagi, pengguna ponsel juga “susah” akibat kenaikan harga-harga barang, termasuk harga BBM.

Mendingan uang buat merawat sistem pendaftaran nomor baru ponsel itu digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang lebih produktif dan menyejahterakan rakyat. Sebab, apa gunanya kebijakan itu jika mandul dan tumpul. Pengguna ponsel tetap bisa dibuat resah bahkan merugi oleh pengguna ponsel yang iseng, yang tidak diketahui identitasnya dan sulit dilacak keberadaannya. MUSTAFA

Jakarta, Kompas – Penerimaan pajak pada periode 1 Januari-30 Mei 2008 dilaporkan mencapai Rp 217,3 triliun atau 45,19 persen dari target yang ingin dicapai hingga akhir tahun ini sebesar Rp 480,88 triliun. Pemerintah optimistis target penerimaan pajak akan tercapai tahun ini karena hingga akhir tahun 2008 masih akan ada siklus penerimaan dalam jumlah besar yakni di bulan Juli.
”Tidak ada masalah, selain pada bulan Maret, setiap Juli pun akan masuk penerimaan dalam jumlah besar lagi,” ujar Dirjen Darmin Nasution di Jakarta, Jumat (6/6).

Realisasi penerimaan pajak tersebut terjadi karena ada peningkatan cukup berarti pada penerimaan pajak minyak dan gas (migas) serta nonmigas. Penerimaan pajak nonmigas dilaporkan mencapai Rp 189,4 triliun atau 45,19 persen di atas penerimaan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 130,5 triliun. Pajak nonmigas ini terdiri atas penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

Adapun penerimaan pajak migas selama Januari-Mei 2008 mencapai Rp 27,8 triliun atau meningkat 66,8 persen di atas penerimaan tahun 2007, yakni Rp 16,7 triliun.

Penambahan PTKP

Pajak migas terdiri atas PPh yang diterima kontraktor kontrak kerja sama migas. ”Khusus untuk Mei 2008 penerimaan pajak nonmigas mencapai Rp 38,2 triliun atau meningkat 60,61 persen di atas perolehan Mei 2007,” ujar Darmin Nasution.

Realisasi penerimaan yang menonjol terjadi pada PBB, yakni mencapai 523 persen di atas penerimaan Mei 2007. Penerimaan PBB selama Mei 2008 sebesar Rp 5,6 triliun, sedangkan Mei 2007 hanya mencapai Rp 914 miliar.

”Lonjakan penerimaan PBB itu terjadi karena adanya peningkatan PBB yang berasal dari aset tanah dan bangunan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas,” ujar Darmin.

Dalam laporan keuangan pemerintah pusat 2007 disebutkan terjadinya peningkatan aset negara menjadi Rp 1.600,21 triliun.

Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya aset KKKS migas senilai Rp 232,42 triliun. Penambahan aset KKKS tersebut dengan sendirinya menambah setoran PBB.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo, mengusulkan peningkatan standar penerimaan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 13,2 juta per tahun menjadi minimal Rp 36 juta per tahun.

”Penambahan PTKP ini memang akan mengurangi penerimaan dari PPh, tetapi itu akan terkompensasi dari penambahan pajak karena bertambahnya konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat,” ujarnya. (OIN)

Padang, Kompas – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, dalam waktu dekat Indonesia belum siap memakai kartu pintar atau smart card untuk mengontrol konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Rencana penggunaan kartu pintar akan diterapkan jika seluruh wilayah Indonesia siap.
”Kita kaji kembali kartu pintar. Mungkin tidak bisa dalam waktu cepat,” ujar Wapres di Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/6).

Wapres mengemukakan, teknologi penggunaan kartu pintar sudah dikuasai. Namun, untuk diterapkan pada 20 juta kendaraan di Jawa butuh waktu lama. Selain itu, perlu kesiapan jaringan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia. ”Kita tidak ingin terjadi diskriminasi secara nasional dan perbedaan harga BBM di Jawa dengan Sumatera, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Jika semua SPBU sudah tersambung jaringannya, baru bisa,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi VII DPR menetapkan target volume BBM bersubsidi pada tahun 2009 sebanyak 38,85 juta kiloliter. Tahun 2008 ditargetkan sebanyak 35,5 juta kiloliter, dengan skenario terburuk 39 juta kiloliter.

Besarnya target volume BBM bersubsidi, baik untuk 2008 maupun 2009, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengindikasikan tidak ada program penghematan melalui smart card. ”Untuk itu saya akan memperhitungkan pengaruhnya terhadap APBN 2009. Sekarang posisi saya sedang dalam finalisasi rancangan APBN 2009. Jadi, kita lihat nanti,” ujarnya. (INU/oin)

”Banyak usaha kecil dan menengah yang lebih memilih memakai elpiji 12 kg. Namun, karena Pertamina masih menanggung rugi dari bisnis elpiji 12 kg, ya suplainya tidak ditambah, akhirnya terjadi kekurangan,” kata Faisal. Konsumsi elpiji untuk rumah tangga umum rata-rata 1,1 juta ton per tahun, dengan jumlah tabung 12 kg yang beredar mencapai 15 juta buah.

Seiring dengan program konversi dari minyak tanah ke elpiji, tahun ini diperkirakan kebutuhan elpiji meningkat 400.000 ton. Kebutuhan tabung 3 kg sebanyak 6 juta unit.

Menurut Faisal, infrastruktur penyimpanan dan pendistribusian elpiji, baik untuk tabung 12 kg maupun 3 kg, tidak memadai.

Bisnis elpiji 12 kg adalah bisnis terbuka. Dengan demikian, badan usaha lain bisa masuk. ”Masalahnya sampai sekarang tata niaga elpiji belum ada,” ujarnya.

Pertamina menyiapkan konsep pendistribusian elpiji untuk rumah tangga menengah atas dengan harga lebih mahal, tetapi pelayanan lebih baik. Menurut GM Gas Domestik Pertamina Endang Sri, konsumen bisa memesan dan membayar melalui anjungan tunai mandiri.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian Ansari Bukhari menjelaskan, semua pabrik tabung yang sebelumnya menyuplai tabung elpiji 12 kg untuk Pertamina kini beralih memproduksi tabung elpiji 3 kg.

Ansari meyakini, industri bisa didorong untuk memproduksi tabung elpiji 12 kg jika ada hitungan skala ekonomi yang jelas.

Namun, harus ada kepastian penyerapan hasil produksi. ”Pertamina harus menegaskan berapa kebutuhannya dan sampai tahun berapa produksi bisa diserap,” tuturnya. (DOT/DAY

Sumber: Detik.com, Jumat 6 Juni 2008

Jakarta – Bappenas mengusulkan kenaikan BBM secara gradual hingga mencapai harga keekonomian atau sesuai dengan BBM internasional. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Utama Bappenas Syahrial Loetan di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (6/6/2008).
“BBM naik gradual, kita ambil sikap ke arah harga keekonomian secara bertahap. Dampak inflasinya bisa zero kalau dekati secara gradual,” katanya.

Dengan menerapkan harga BBM sesuai harga keekonomian, Syahrial mengatakan APBN akan semakin terjamin keberlangsungannya. “Zaman dulu harga minyak tidak pernah setinggi sekarang, kalau komponen subsidi di APBN disiapkan dalam batas yang relatif minimal bisa untuk yang lain-lain. Kalau sebagian besar untuk bayar utang dan subsidi artinya tren tidak sehat,” katanya.

Dikatakannya, selama ini APBN terus defisit karena memang digunakan untuk membayar utang-utang pemerintah 30-40 tahun yang lalu yang jatuh temponya saat ini. “Kalau sekarang kita katakan cuma bayar segitu, nanti negara-negara kreditur marah-marah, GDP naik pasti ada isolasi dari masyarakat global. Kok tidak miskin malah ngemplang,” jelasnya.

Syahrial mengatakan jika pemerintah dinyatakan default (gagal bayar) oleh negara kreditur karena tidak bisa membayar utangnya, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. “Pada saat itu kita tidak ada kesempatan untuk minta apapun dari negara donor, rating kita turun peringkat dan itu berkorelasi dengan confident-nya investor,” ujarnya.

( dnl / qom )

Sumber Detik.com, Jumat 6 Juni 2008

Jakarta – Pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 10 kota besar di Indonesia telah selesai 95 persen. Total warga di 273 kota di Indonesia nantinya akan mendapat BLT.

Hal ini dikatakan oleh Deputi Kemenneg PPN/Bappenas Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bambang Widianto ketika ditemui di Kantor Bappenas, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (6/6/2008).

“Selanjutnya pencairan BLT dilangsungkan pada 125 kota, dan akan diikuti pada semua kota yang menjadi sasaran BLT 2008 di 33 propinsi,” ujarnya.

Dia mengatakan jumlah kabupaten dan kota penerima BLT pada tahun ini mencapai 273 kota, dan semua BLT sudah didistribusikan ke kota-kota tersebut.

Adapun rincian distribusi BLT adalah sebagai berikut:

TAHAP-I : 10 kota
TAHAP-II : 26 kota
TAHAP-III : 98 kota
TAHAP-IV : 139 kota

Untuk tahap V dikatakan Bambang saat ini pemerintah sedang memproses pencetakan kartunya. “Kendala di lapangan mnimal sekali, tapi tunggu satu dua minggu, tapi sejauh ini ada satu resmi yang menolak,” katanya.

( dnl / qom )

Jakarta, Kompas – Pemerintah mengkaji ulang penggunaan kartu kendali atau smart card untuk mengendalikan subsidi bahan bakar minyak atau BBM pada tahun 2009. Pengendalian subsidi BBM akan dilakukan dengan cara lain, seperti meningkatkan pemakaian bahan bakar gas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengemukakan hal itu dalam rapat kerja penetapan asumsi makro APBN 2009 dengan DPR, Rabu (4/6) malam di Jakarta. ”Smart card dikaji lagi pelaksanaannya. Jadi tahun 2009 belum ada pengendalian dengan smart card,” katanya.

Ia menyatakan, belajar dari program konversi elpiji, pemerintah tidak buru-buru menerapkan kartu kendali. Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi bisa dilakukan antara lain dengan memakai bahan bakar gas.

Sebelum dan setelah pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah menyatakan tetap melanjutkan rencana penggunaan kartu kendali untuk mengendalikan volume BBM bersubsidi dan mengurangi subsidi BBM.

Rencananya, hanya kendaraan umum dan roda dua yang boleh menggunakan BBM subsidi dengan volume dibatasi. Sejalan dengan penerapan kartu kendali, harga BBM untuk kendaraan pribadi disesuaikan bertahap hingga mencapai harga keekonomian.

Uji coba kartu kendali ditargetkan dimulai September 2008. Namun, kata Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Tubagus Haryono, rencana itu dibatalkan karena khawatir akan muncul kepanikan di masyarakat.

Skenario terburuk

Departemen Keuangan memperhitungkan subsidi BBM bisa mencapai Rp 198,7 triliun pada akhir 2008, dari target Rp 132,1 triliun. Dengan demikian, tak ada jaminan dari pemerintah bahwa tidak akan ada lagi kenaikan harga BBM tahun ini.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, subsidi Rp 198,7 triliun adalah skenario terburuk jika nilai tukar rupiah melemah ke Rp 9.300 per dollar AS dan harga minyak mentah mencapai 150 dollar AS per barrel, sedangkan volume BBM bersubsidi menjadi 39 juta kiloliter.

Beban terhadap APBN itu bisa diringankan jika subsidi BBM dipangkas. Konsekuensinya, harga BBM di dalam negeri harus dinaikkan lagi. ”Namun, kalau keputusan ekonomi politiknya membayar seluruh subsidi, saya akan berupaya sekuat tenaga memenuhinya,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu telah membuat perhitungan kesiapan APBN untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia dalam dua asumsi harga, yaitu rata-rata 122 dollar dan 134 dollar AS per barrel. (DOT/OIN)